Pertimbangan dan Tahapan Penyusunan Sistem Akuntansi

Penyusunan sistem akuntansi perlu mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

Cepat,artinya sistem akuntansi harus mampu menyediakan informasi yang diperlukan tepat pada waktunya, dapat memenuhi kebutuhan, dan dengan kualitas yang sesuai.

Aman, yang berarti bahwa sistem akuntansi harus dapat membantu menjaga keamanan harta milik perusahaan. Untuk itu maka sistem akuntansi harus disusun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pengawasan internal.

Murah, yang berarti bahwa biaya untuk menyelenggarakan sistem akuntansi itu harus dapat ditekan sehingga relatif tidak mahal, dengan melakukan analisa perbandingan cost dan benefit dalam menghasilkan suatu informasi.

Ketiga faktor di atas harus dipertimbangkan secara bersamaan pada waktu organisasi ingin menyusun sistem akuntansi, tidak hanya salah satu faktor saja yang dipertimbangkan dengan mengabaikan faktor-faktor yang lain.

Penyusunan sistem akuntansi perlu mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: cepat, aman, murah. Ketiga faktor tersebut harus dipertimbangkan secara bersamaan pada waktu organisasi ingin menyusun sistem akuntansi.

Penyusunan sistem akuntansi terdiri dari tahapan-tahapan umum sebagai berikut:

  1. Kajian awal atas kondisi dan status sistem akuntansi yang sudah berlaku;
  2. Penyusunan garis besar desain sistem akuntansi organisasi (terdiri dari: pemetaan prosedur dan penetapan kebijakan umum);
  3. Penyusunan desain rinci sistem akuntansi organisasi (mencakup: kebijakan masing-masing prosedur, alur prosedur dalam flow chart dan narasi, format formulir dan laporan);
  4. Pembahasan dan finalisasi desain rinci sistem akuntansi organisasi;
  5. Sosialisasi dan internalisasi sistem akuntansi organisasi.

Perbedaan Pengertian Sistem dan Prosedur

Menurut Mulyadi dalam bukunya, Sistem Akuntansi, 2001, sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok organisasi.

Sedangkan prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi organisasi yang terjadi berulang-ulang.

Jadi, suatu sistem terdiri dari jaringan prosedur, sedangkan prosedur merupakan urutan kegiatan klerikal.

Lantas, sekarang apa pengertian sistem akuntansi?

Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna pengambilan keputusan organisasi.

Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi organisasi yang terjadi berulang-ulang. Jadi suatu sistem terdiri dari jaringan prosedur, sedangkan prosedur merupakan urutan kegiatan klerikal.

Unsur dari sebuah sistem akuntansi adalah formulir, catatan (yang terdiri jurnal, buku besar dan buku pembantu), serta laporan.

Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Dengan formulir ini, peristiwa yang terjadi dalam organisasi didokumentasikan ke dalam catatan. Contoh formulir adalah: faktur penjualan, bukti kas keluar, dan cek.

Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan dan data lainnya. Seperti telah disebutkan diatas, sumber informasi pencatatan jurnal ini adalah formulir. Dalam jurnal ini data keuangan untuk pertama kalinya diklasifikasikan menurut penggolongan yang sesuai dengan informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Jurnal ini kemudian di-posting ke akun yang bersangkutan dalam buku besar. Contoh jurnal adalah jurnal penerimaan kas, jurnal pembelian, jurnal penjualan, dan jurnal umum.

Buku besar (general ledger) terdiri dari akun-akun yang digunakn untuk mengklasifikasi data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. Perkiraan-perkiraan dalam buku besar ini disediakan sesuai dengan unsur-unsur informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan.

Buku Pembantu, jika data keuangan diperlukan rinciannya lebih lanjut, dapat dibentuk buku pembantu (subsidiary ledger). Buku pembantu ini terdiri dan akun-akun pembantu yang merinci data keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu dalam buku besar. Sebagai contoh, jika rekening piutang dagang yang tercantum dalam neraca perlu nama debitur secara lebih detil, maka dapat dibentuk buku pembantu piutang yang berisi data tiap-tiap debitur tersebut.

Laporan. Hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang dapat berupa neraca (laporan posisi keuangan), laporan rugi laba (laporan aktivitas), laporan realisasi anggaran, daftar piutang dan hutang, misalnya. Laporan akan berisi informasi yang merupakan keluaran akhir dari sistem akuntansi.

Maka, kemudian apa yang dinamakan prosedur akuntansi?

Seperti definisi prosedur sebelumnya, yaitu: prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi organisasi yang terjadi berulang-ulang.

Kegiatan klerikal (clerical operation) akan terdiri dari antara lain kegiatan berikut ini, untuk mencatat informasi ke dalam formulir, buku jurnal, dan buku besar: menulis, menggandakan, menghitung, memberi kode, mendaftar, memilih (mensortasi), memindah dan membandingkan.

Sebagai contoh, bisa dilihat juga pada artikel Pengelolaan Uang Muka 4 : Kebijakan dan Alur Prosedur.

Dalam sistem pengelolaan uang muka, misalnya, sistem ini dirancang untuk melaksanakan salah satu kegiatan pokok organisasi nirlaba, yaitu pemberian uang muka bagi pelaksanaan kegiatan program.

Sistem pengelolaan uang muka secara umum akan terdiri dari 6 prosedur berikut ini: (a) prosedur permohonan uang muka, (b) prosedur otorisasi permohonan uang muka, (c) prosedur pengeluran dana melalui bank, (d) prosedur pertanggungjawaban uang muka, dan (e) prosedur pengeluaran/penerimaan selisih pertanggungjawaban uang muka.

Formulir yang digunakan adalah formulir Permohonan Uang Muka (sering disebut PUM), formulir Pertanggungjawaban Uang Muka (atau sering disebut PJUM), dan formulir Bukti Bank Keluar/Masuk.

Ada beberapa contoh kegiatan klerikal di sistem tersebut, antara lain:

  1. Pemohon/Pengguna Dana menyusun Permohonan Uang Muka
  2. Manajer Keuangan memeriksa kesesuaian Permohonan Uang Muka dengan Anggaran
  3. Manajer Keuangan memberikan kembali Permohonan Uang Muka kepada Pemohon apabila tidak sesuai dengan anggaran
  4. Direktur melakukan review atas Permohonan Uang Muka dan memberikan otorisasi pengeluaran dana sesuai dengan permohonan yang telah disetujui
  5. Manajer Keuangan/Kasir memberikan uang tunai atau Bukti Setor Bank/Bukti Transfer Bank kepada Pengguna Dana
  6. Pengguna Dana menyusun Laporan Pertanggungjawaban Uang Muka dan melengkapi dengan Dokumen Pendukung

Apa Pengertian sebuah Sistem?

Pendekatan sistem memberikan banyak manfaat dalam memahami lingkungan kita. Pendekatan sistem berusaha menjelaskan sesuatu dipandang dari sudut pandang tujuan, proses dan struktur. Dengan memahami struktur sistem dan proses sistem, seseorang akan dapat menjelaskan mengapa tujuan suatu sistem tidak tercapai.

Tapi, apa pengertian sistem itu sendiri?

Dalam beberapa kamus, kata sistem berasal dari dari kata systema, dari bahasa Yunani, yang artinya himpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Atau juga bisa diartikan: sekelompok elemen yang independen namun saling terkait sebagai satu kesatuan.

Mulyadi, dalam bukunya Sistem Akuntansi, 2001, menggambarkan bahwa tubuh kita terdiri dari berbagai sistem untuk mengantar kita kepada tujuan hidup kita. Contoh sistem dalam tubuh kita adalah sistem pernafasan, yang berfungsi untuk menyediakan oksigen bagi tubuh dan untuk mengeluarkan zat asam arang yang merupakan sampah hasil pembakaran di dalam tubuh.

Sistem pernafasan terdiri dari unsur-unsur yang membentuk struktur sistem pernafasan. Tiap-tiap unsur struktur tersebut bekerja dengan suatu pola tertentu untuk memenuhi tujuan sistem pernapasan seperti yang telah disebutkan di atas.

Struktur pernafasan kita terdiri dari hidung, tenggorok, paru-paru, pembuluh darah, dan darah. Tiap-tiap unsur struktur sistem pernafasan tersebut memiliki fungsi tertentu dan bekerja dengan proses tertentu dalam mencapai tujuan sistem pernafasan. Sistem pernafasan merupakan salah satu sistem yang terdapat dalam tubuh kita, yang merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar. Sistem pernafasan ini terdiri dari berbagai unsur yang merupakan subsistem yang lebih kecil yang membentuk sistem tersebut.

Dari contoh ini dapat diambil kesimpulan bahwa setiap sistem pasti terdiri dari struktur dan proses. Struktur sistem merupakan unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut, sedangkan proses sistem menjelaskan cara kerja setiap unsur sistem tersebut dalam mencapai tujuan sistem.

Setiap sistem merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar dan terdiri dari berbagai sistem yang lebih kecil, yang disebut subsistem. Suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Definisi ini dapat terinci lebih lanjut pengertian umum mengenai sistem sebagai berikut:

  1. Setiap sistem terdiri dari unsur-unsur. Sistem pernafasan kita terdiri dari suatu kelompok unsur, yaitu hidung, saluran pernafasan, paru-paru, dan darah. Unsur-unsur suatu sistem terdiri dari subsistem yang lebih kecil, yang terdiri pula dari kelompok unsur yang membentuk subsistem tersebut.
  2. Unsur-unsur sistem tersebut merupakan bagian terpadu sistem yang bersangkutan. Unsur-unsur sistem berhubungan erat satu dengan yang lainnya sifat serta kinerja sama antarunsur sistem tersebut mempunyai bentuk tertentu.
  3. Unsur-unsur sistem tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan sistem. Setiap sistem mempunyai tujuan tertentu. Sistem pernafasan kita bertujuan menyediakan oksigen, dan pembuangan carbon dioksida dari tubuh kita bagi kepentingan kelangsungan hidup kita. Unsur sistem tersebut yang berupa hidung, saluran pernafasan, paru-paru, dan darah bekerja sama satu dengan lainnya dengan proses tertentu untuk mencapai tujuan tersebut di atas.
  4. Suatu sistem merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar. Sistem pernafasan kita merupakan salah satu sistem yang ada dalam tubuh kita, yang merupakan bagian dari sistem metabolisme tubuh. Contoh sistem lain adalah sistem pencernaan makanan, sistem peredaran darah, sistem pertahanan tubuh.

Dari uraian pengertian sistem secara umum tersebut, timbul pertanyaan:

“Untuk apa suatu sistem diciptakan?
Jawabnya:
Setiap sistem dibuat untuk menangani sesuatu yang berulangkali atau yang secara rutin terjadi.

Internal Auditor / Satuan Pengawasan Internal (SPI)

Proses internal audit bertujuan memastikan kehandalan sistem pengendalian internal organisasi. Melalui fungsi penilaian dan pengawasannya, Internal Auditor atau SPI memegang peranan yang sangat penting dalam organisasi. Mereka diharapkan mampu memberikan umpan balik dan menjaga arah organisasi dalam upaya mencapai visi, misi dan tujuan strategisnya.

Sistem Pengendalian Internal, menurut Committee of Sponsoring Organizations (COSO, 1998)  adalah: “… tools that managers use to help achieve their business objective in the following categories:

  • effectiveness and efficiency of operations,
  • compliance with external laws and regulations, and
  • reliability of financial reporting.”

Internal audit akan mengidentifikasi dan mengukur secara objektif dan independen mengenai keselarasan antara pelaksanaan aktivitas dengan rencana, kebijakan, berbagai peraturan dan ketentuan, serta sistem pencatatan dan pelaporan.

Sedangkan berdasarkan jenis dan ruang lingkup audit, terdapat 3 jenis audit dengan klasifikasi sebagai berikut:

  1. Audit Operasional, atau audit manajemen merupakan pemeriksaan atas semua atau sebagian prosedur organisasi untuk menilai tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektifitas operasional suatu organisasi. Audit operasional dapat menjadi alat untuk memperoleh masukan yang memadai bagi peningkatan kinerja perusahaan. Hasil dari audit operasional berupa rekomendasi-rekomendasi perbaikan bagi pihak manajemen.
  2. Audit Ketaatan, atau audit kepatuhan merupakan pemeriksaan untuk mengetahui apakah prosedur dan aturan yang ada telah dpatuhi oleh personil pejabat organisasi tersebut. Audit ini biasanya adalah penugasan internal oleh otoritas yang berwenang untuk menetapkan prosedur/peraturan dalam organisasi. Hasil audit ketaatan pada umumnya tidak untuk dipublikasikan tetapi lebih untuk kebutuhan perbaikan internal manajemen.
  3. Audit atas Laporan Keuangan, merupakan evaluasi atas kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen secara keseluruhan diperbandingkan dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. Hasil audit atas laporan keuangan adalah opini dari auditor yaitu wajar, wajar dengan pengecualian, tidak wajar atau bahkan auditor memilih untuk tidak memberikan opini.

Dari dua definisi tersebut di atas, maka terdapat pola keterkaitan yang sangat kuat antara sistem pengendalian internal dengan jenis serta ruang lingkup audit. Pola tersebut disajikan dalam bentuk tabel berikut:

Lingkup dan Jenis Audit

Dari paparan di atas, dapat dipahami bahwaInternal Auditor atau Satuan Pengawasan Internal (SPI) merupakan personil/unit yang dibentuk dalam organisasi yang akan bekerja menggunakan ke-3 jenis dan ruang lingkup audit yang ada untuk menilai ke-3 komponen sistem pengendalian internal organisasi.

Secara umum, internal audit akan meliputi lima komponen yaitu:

  • Lingkungan pengendalian (control environment),
  • Penaksiran resiko (risk assessment),
  • Aktivitas pengendalian (control activities),
  • Pemrosesan informasi dan komunikasi (information processing and communication),
  • Pemantauan (monitoring).

Internal audit akan mengidentifikasi dan mengukur secara objektif dan independen mengenai keselarasan antara pelaksanaan aktivitas dengan rencana, kebijakan, berbagai peraturan dan ketentuan, serta sistem pencatatan dan pelaporan.

Tentang Audit Manajemen/Operasional

Pengertian dasar dari audit manajemen adalah investigasi mengenai tingkat ekonomis, efisiensi dan efektifitasnya dalam semua aspek kegiatan manajemen suatu organisasi pada seluruh tingkat manajerial. Audit ini bertujuan untuk melihat, mengidentifikasikan peluang perbaikan, atau mengembangkan rekomendasi untuk perbaikan [Menurut Holmes dan Overmyer (1975): “The management audit means the examination and evaluation of all information gathering functions and all phases of management functions and activities, in order to ascertain if operating are conducted in a effective and efficient manner.”].

Keterkaitan antara aspek ekonomis, efisiensi dan efektifitasnya, dapat digambarkan secara sederhana sebagai berikut:

efisiensi dan efektifitas

Tingkat ekonomis akan menghitung seberapa minimal realisasi input yang dibutuhkan. Efisiensi akan menghitung rasio antara input dan output, juga dapat dibandingkan dengan rasio bidang sejenis atau dengan rasio periode yang sama tahun lalu. Sedangkan efektivitas akan menghitung sejauh mana pencapaian tujuan yang telah direncanakan, misalnya dengan cara membandingkan antara realisasi output dengan output yang telah direncanakan.

Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Secara umum, Pengendalian Intern merupakan bagian dari masing-masing sistem yang dipergunakan sebagai prosedur dan pedoman pelaksanaan operasional perusahaan atau organisasi tertentu. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern merupakan kumpulan dari pengendalian intern yang terintegrasi, berhubungan dan saling mendukung satu dengan yang lainnya.

Di lingkungan perusahaan, pengendalian intern didifinisikan sebagai suatu proses yang diberlakukan oleh pimpinan (dewan direksi) dan management secara keseluruhan, dirancang untuk memberi suatu keyakinan akan tercapainya tujuan perusahaan yang secara umum dibagi kedalam tiga kategori, yaitu:

a) Ke-efektif-an dan efisiensi operasional perusahaan
b) Pelaporan Keuangan yang handal
c) Kepatuhan terhadap prosedur dan peraturan yang diberlakukan

Suatu pengendalian intern bisa dikatakan efektif apabila ketiga kategori tujuan perusahaan tersebut dapat dicapai, yaitu dengan kondisi:

a) Direksi dan manajemen mendapat pemahan akan arah pencapain tujuan perusahaan, dengan, meliputi pencapaian tujuan atau target perusahaan, termasuk juga kinerja, tingkat profitabilitas, dan keamanan sumberdaya (asset) perusahaan.
b) Laporan Kuangan yang dipublikasikan adalah handal dan dapat dipercaya, yang meliputi laporan segmen maupun interim.
c) Prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan sudah taati dan dipatuhi dengan semestinya.

Pengendalian Intern merupakan bagian dari masing-masing sistem yang dipergunakan sebagai prosedur dan pedoman pelaksanaan operasional perusahaan atau organisasi tertentu. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern merupakan kumpulan dari pengendalian intern yang terintegrasi, berhubungan dan saling mendukung satu dengan yang lainnya.

Struktur Pengendalian Intern

Struktur pengendalian intern terdiri dari 5 (lima) komponen, yaitu:

(1) Lingkungan Pengendalian
Merupakan dasar dari komponen pengendalian yang lain yang secara umum dapat memberikan acuan disiplin. Meliputi: Integritas, Nilai Etika, Kompetensi personil perusahaan, Falsafah Manajemen dan gaya operasional, cara manajmene di dalam mendelegasikan tugas dan tanggung jawab, mengatur dan mengembangkan personil, serta, arahan yang diberikan oleh dewan direksi.

(2) Penilaian Resiko
Identifikasi dan analisa atas resiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan yaitu mengenai penentuan “bagaimana resiko dinilai untuk kemudian dikelola”. Komponen ini hendaknya mengidentifikasi resiko baik internal maupun eksternal untuk kemudian dinilai. Sebelum melakukan penilain resiko, tujuan atau target hendaknya ditentukan terlebih dahulu dan dikaitkan sesuai dengan level-levelnya.

(3) Aktivitas Pengendalian
Kebijakan dan prosedur yang dapat membantu mengarahkan manajemen hendaknya dilaksanakan. Aktivitas pengendalian hendaknya dilaksanakan dengan menembus semua level dan semua fungsi yang ada di perusahaan. Meliputi : aktifitas-aktifitas persetujuan, kewenangan, verifikasi, rekonsiliasi, inspeksi atas kinerja operasional, keamanan sumberdaya (aset), pemisahan tugas dan tanggung jawab.

(4) Informasi dan Komunikasi
Menampung kebutuhan perusahaan di dalam mengidentifikasi, mengambil, dan mengkomukasikan informasi-informasi kepada pihak yang tepat agar mereka mampu melaksanakan tanggung jawab mereka. Di dalam perusahaan (organisasi), Sistem informasi merupakan kunci dari komponen pengendalian ini. Informasi internal maupun kejadian eksternal, aktifitas, dan kondisi maupun prasyarat hendaknya dikomunikasikan agar manajemen memperoleh informasi mengenai keputusan-keputusan bisnis yang harus diambil, dan untuk tujuan pelaporan eksternal.

(5) Pengawasan
Pengendalian intern seharusnya diawasi oleh manajemen dan personil di dalam perusahaan. Ini merupakan kerangka kerja yang diasosiasikan dengan fungsi internal audit di dalam perusahaan (organisasi), juga dipandang sebagai pengawasan seperti aktifitas umum manajemen dan aktivitas supervise. Adalah penting bahwa defisiensi pengendalian intern hendaknya dilaporkan ke atas. Dan pemborosan yang serius seharusnya dilaporkan kepada manajemen puncak dan dewan direksi.

Kelima komponen ini terkait satu dengan yang lainnya, sehingga dapat memberikan kinerja sistem yang terintegrasi yang dapat merespon perubahan kondisi secara dinamis. Sistem Pengendalian Internal terjalin dengan aktifitas opersional perusahaan, dana akan lebih efektif apabila pengendalian dibangun ke dalam infrastruktur perusahaan, untuk kemudian menjadi bagian yang paling esensial dari perusahaan (organisasi).

Istilah-istilah penting dalam Pengendalian Intern

Kondisi Terlaporkan (Reportable Condition)
Istilah lainnya adalah Defisiensi Signifikan, kedua istilah ini dipergunakan dalam mendefinisikan suatu kondisi yang defisiensi secara signifikan di dalam rancangan atau operasional atas pengendalian intern yang mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam melakukan pencatatan, proses, mengkompilasi dan melaporkan data keuangan yang konsisten dengan asersi manajemen di dalam laporan keuangan perusahaan. Defisiensi signifikan yang luas dapat mengakibatkan Kelemahan Material (Material Weakness).

Kelemahan Material (Material Weakness)
Didefinisikan sebagai kondisi yang terlaporkan dimana rancangan atau opersional dari salah satu atau lebih pengendalian intern-nya tidak mampu mengurangi atau menurunkan suatu resiko ringan atau salah penyajian yang disebabkan oleh kesalahan atau penggelapan yang jumlahnya relatif material kaitannya dengan laporan keuangan yang jika di audit akan dapat ditemukan, akan tetapi tidak terdeteksi dalam periode yang sama oleh pegawai dalam pelaksanaan pekerjaan secara normal.

Kompensasi Pengendalian (Compensating Control)
Ada beberapa perusahaan yang karena skala usahanya memang termasuk kecil, mengakibatkan perusahaan tidak memungkinkan untuk melaksanakan pengendalian intern yang sederhana sekalipun (misalnya: pemisihan tugas atau fungsi). Adalah penting bagi manajemen untuk melakukan kompensasi terhadap bagian yang pengendaliannnya lemah atau tidak dapat berjalan untuk suatu kurun waktu tertentu. Dalam hal internal manajemen telah melakukan kompensasi untuk menutupi kelemahan pengendalian tersebut, internal auditor seharusnya tidak melaporkan kelemahan tersebut sebagai material weakness, bahkan reportable condition sekalipun, hendaknya disesuaikan dengan sekala perusahaan.

Keterbatasan Sistem Pengendalian Intern

Penting untuk dipahami bahwa: sistem pengendalian intern yang efektif tidak memberikan jaminan absolut akan tercapainya tujuan perusahaan. Secara sederhananya dapat dikatakan bahwa sistem pengendalian yang handal tidak bisa mengubah manajer yang buruk menjadi bagus. Akan tetapi sistem pengendalian intern yang handal dan efektif dapat memberikan informasi yang tepat bagi manajer maupun dewan direksi yang bagus untuk mengambil keputusan maupun kebijakan yang tepat untuk pencapaian tujuan perusahaan yang lebih efektif pula.

Sistem pengendalian intern yang efektif bukan merupakan jaminan akan kesuksesan bahkan kelangsungan hidup perusahaan sekalipun.

Sistem pengendalian intern berfungsi sebagai pengatur sumberdaya yang telah ada untuk dapat difungsikan secara maksimal guna memperoleh pengembalian (gains) yang maksimal pula dengan pendekatan perancangan yang menggunakan asas cost-benefit.

Pajak untuk UKM

Pemerintah, khususnya Direkloral Jenderal Pajak, sedang menggodok besaran tarif pajak untuk usaha kecil menengah. Saat ini, besaran pajak sektor UKM masih di bawah 5 persen. Upaya ini hertujuan untuk mendorong ekstensifikasi peningkatan pajak ke kalangan usaha kecil menengah (UKM). Alasan pemerintah, pengusaha sektor ini sudah meraup omzet penjualan puluhan juta hingga miliaran rupiah, tetapi kontribusi pajaknya sangat sedikit.

Menteri Koperasi dan UKM Syarifuddin Hasan mengusulkan pendapatan UKM sebesar Rp 300 juta hingga Rp 4,8 miliar per tahun dikenai pajak 2 persen dari pendapatan. Untuk UKM berpenghasilan di bawah Rp 300 juta per tahun, besaran pajak diusulkan 0,5 persen.

Semua usulan itu bagus untuk dipertimbangkan. Namun, pengenaan pajak untuk UKM ini perlu diimbangi langkah-langkah pemerintah untuk lebih memberdayakan mereka, dan negara hadir saat pengusaha UKM dihadang kesulilan.

Perkembangan perekonomian di Indonesia dijiwai konsep pembangunan yang meletakkan akumulasi kapital sebagai determinan penting. Semangat ini telah menyebabkan terputusnya diskursus ekonomi berbasis kerakyatan atau UKM. Alih-alih menciptakan kebijakan pro-rakyat kecil, pemerintah maIah menguntungkan industrialisasi dan konglomerasi.

Contoh paling heboh, gelontoran uang untuk menyelamatkan Bank Century. Kasus Bank Century tampak jelas bagaimana dana talangan (bail out) dengan mudah dikucurkan, sementara UKM harus jungkir balik mencari pinjaman modal.

Padahal, UKM sebagai salah satu pilar kekuatan ekonomi yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan bukan sekadar among kosong. Di saat krisis ekenomi 1997-1999, keberadaan merekalah yang membuat perekonomian Indonesia tetap berjalan. Saat itu, denyut perekonomian terus berdetak bukan hasil kehebatan pemikiran para menteri dan pebisnis kelas kakap yang selalu dimanjakan dengan pinjaman dari bank, tetapi berkat andil kalangan UKM.

Potensi pajak

Potensi pajak dati sektor UKM memang besar. Jumlah UKM, termasuk pedagang kaki lima, berdasarkan data Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, sekitar 11 juta. Jika rata-rata omzet mereka Rp 100.000 per hari kemudian dikalikan dengan jumlah pedagang kaki lima alias sektor informal, jumlah pajak mencapai Rp 1,1 triliun per hari.

Jumlah itu dihitung dari barang yang dijual, yang di dalamnya sudah melekat Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen. Perhitungan ini adaIah opini penulis, sedangkan berdasarkan penelitian yang lebih akurat—yang diteliti oleh dua ekonom kelahiran Jerman. Enste dan Scheneider—persentase ekonomi UKM di negara maju mencapai 14-16 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Khusus untuk Indonesia, para ekonom memperkirakan andil UKM 30-40 persen dari PDB. Jika kegiatan ekonomi tahun 2010 sebesar Rp 6.422,9 triliun, itu berarti sekitar Rp 2.000 triIiun hingga Rp 2.600 triliun. Jika asumsi tarif pajak untuk UKM sekitar 5 persen, potensi penerimaan pajak dan sektor ini lebih kurang Rp 100 triliun hingga Rp 130 tri liun per tahun.

Dari perhitungan kasar di atas dapat diintisarikan bahwa potensi pajak UKM sangat besar. Hal ini membenarkan apa yang dikatakan JS Uppal. penulis buku Tax Reform in Indonesia, bahwa potensi pajak Indonesia sebenarnya tiga kali lebih besar daripada penerimaan saat ini.

Pajak iIegal

Ironisnya, keberadaan UKM di Indonesia yang berpotensi menyumbang segala sektor—baik dari penciptaan lapangan pekerjaan maupun dari sektor penerimaan pajak—itu sering kaIi dalam beraktivitas justru dibebani dengan berbagai pungutan liar dan “pajak preman”. Aksi pajak preman yang menimpa UKM seakan-akan menjadi hal yang lumrah dan biasa saja. Apalagi, upaya pemerintah dalam membersihkan praktik pajak ilegal masih minim sehingga praktik yang sangat membebani sektor UKM ini terus terjadi dari hari ke hari.

Cara kerja dari pemerasan ini dapat dibilang sama di seluruh pelosok kota di Tanah Air. Mereka membuat pungutan berupa uang keamanan atau retribusi untuk lokasi tempat usaha dari UKM. Pajak ilegel ini belum termasuk uang kebersihan, listrik, dan air yang harus dibayar secara rutin harian atau bulanan.

Keberadaan pajak ilegal ini akan menjadi kontradiktif: di satu sisi pemerintah ingin menggenjot pajak untuk meningkatkan penerimaan negara, tetapi di sisi lain pemerintah menutup mata atas terjadinya pajak ilegal yang tentunya membebani UKM, Oleh karena itu, pemerintah perlu segera memikirkan jalan keluar atas persoalan pajak ilegal ini.

Contoh konkret: pemerintah perlu membuat tata kelola yang memberikan tempat untuk UKM di setiap pelosok Tanah Air sehingga mereka bebas dari gangguan pajak ilegal (pajak preman). Hal ini bersanding lurus dengan apa yang dikatakan anggota Komis Keuangan DPR. Kemal Azis Stamboel, yang mengingatkan pemerintah sebaiknya menata regulasi yang menghamhat UKM ketimbang menetapkan besaran pajaknya. “Masih banyak pungutan liar terhadap UKM. Contohnya, pungutan saat pendaftaran UKM,” katanya

Sudah selayaknya pemerintah membayar lunas atas kesetiaan para pengusaha sektor UKM yang telah membantu perekomian Indonesia, yakni dengan melindungi mereka dari praktik pajak ilegal dan pungutan liar. Jika tempat usaha mereka dibuat nyaman, otomatis akan meningkatkan penghasilan mereka. Pada gilirannya tentu UKM akan membayar pejak dengan penuh kerelaan sehingga pemerintah tidak kehilangan potensi penerimaan pajak dari sektor UKM.

Insentif Pajak bagi Organisasi Nirlaba dan Penyumbang

Tax exemption (pengecualian/pembebasan pajak) adalah pemberian fasilitas perpajakan berupa pengecualian pajak atas penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak. Meski organisasi nirlaba dikenal sebagai tax exempt organization atau organisasi bebas pajak, namun organisasi ini tidak memiliki kekebalan terhadap kewajiban membayar pajak. Seperti negara-negara lainnya, Indonesia tidak memberikan pengecualian kepada organisasi nirlaba maupun para pegiat/pekerjanya sebagai wajib pajak. Pemerintah hanya memberikan faasilitas pengecualian sebagai objek pajak pada penghasilan yang didapat oleh organisasi nirlaba dalam bentuk hibah, sumbangan, maupun warisan.

Kebijakan pemberian insentif pengecualian pajak (tax exemption) bagi penghasilan organisasi yang berasal dari bantuan dan sumbangan ini diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Pasal 4 ayat 3 huruf a.1 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa yang tidak termasuk objek pajak adalah “Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.”

Dengan kebijakan ini, Indonesia dikategorikan sebagai negara yang dalam beberapa tahun terakhir mempersempit pembebasan/pengecualian pajak penghasilan bagi organisasi nirlaba. Pada 1993 Indonesia pernah memberlakukan kebijakan pembebasan pajak terbatas lewat UU No7/1993 bagi yayasan yang mendedikasikan program dan kegiatannya untuk kepentingan umum. Kebijakan itu tertuang dalam UU No7/1993 Pasal 4 ayat 3 huruf i yang berbunyi “penghasilan Yayasan dari usaha yang semata-mata ditujukan untuk kepentingan umum” dan huruf j “penghasilan Yayasan dari modal sepanjang penghasilan itu semata-mata digunakan untuk kepentingan umum” tidak termasuk sebagai objek pajak.

Namun, undang-undang itu diubah pada 1994 melalui pemberlakuan UU Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Dalam UU tersebut kebijakan pengecualian objek pajak kepada penghasilan yayasan dari usaha dan dari modal sepanjang digunakan untuk kepentingan umum tak lagi diatur atau dihapuskan. Namun, Undang-undang tersebut masih memasukkan dividen yang diterima oleh yayasan tidak dianggap sebagai penghasilan sehingga dibebaskan dari objek pajak. Dalam Undang-undang pajak yang terakhir (UU No.17/2000) pengecualian itu dipersempit, hanya untuk penghasilan yang berasal dari dana bantuan, hibah dan hadiah, dan warisan.

Seperti negara-negara lainnya, Indonesia tidak memberikan pengecualian kepada organisasi nirlaba maupun para pegiat/pekerjanya sebagai wajib pajak. Pemerintah hanya memberikan faasilitas pengecualian sebagai objek pajak pada penghasilan yang didapat oleh organisasi nirlaba dalam bentuk hibah, sumbangan, maupun warisan.

Di negara-negara lain, pemberian insentif berupa pengecualian pajak bagi organisasi nirlaba umumnya diatur secara terperinci. Hal ini dikarenakan kebijakan ini tidak hanya mencakup sumbangan dan hadiah, namun juga meliputi penghasilan lainnya yang dimiliki organisasi nirlaba, baik yang didapat dari penghasilan pasif maupun penghasilan hasil usaha. Selain itu, kebijakan pengecualian pajak ini juga dikaitkan dengan kebijakan pengurangan pajak yang diberikan kepada donatur. Namun, kebijakan ini tidak diatur di Indonesia. Undang-undang perpajakan hanya menentukan kebijakan umum bahwa hibah, bantuan dan sumbangan bukan merupakan objek pajak. Selain karena pemberian pengecualian pajak terbatas pada sumbangan dan hadiah, sumbangan yang diberikan juga tidak bisa secara otomatis menjadi pengurang penghasilan kena pajak bagi donaturnya.

Insentif Pajak bagi Penyumbang

Kebijakan pemberian insentif perpajakan bagi penyumbang organisasi nirlaba di berbagai negara umumnya diberikan dalam bentuk pemotongan pajak, baik dalam skema tax deduction maupun tax credit. Negara memberikan pemotongan atau pengurangan terhadap penghasilan kena pajak yang didapatkan oleh wajib pajak individu, perusahaan atau lembaga yang memberikan hibah, sumbangan atau warisan pada lembaga yang memenuhi syarat. Kebijakan pemberian insentif berupa pemotongan/pengurangan pajak ini umumnya dikaitkan dengan pemberian fasilitas tax exemption terhadap sumbangan yang diberikan.

Dengan kata lain, donatur tidak mendapatkan insentif terhadap sumbangan atau hibah yang diberikannya. Pemerintah hanya memberikan insintif berupa pengurangan terhadap penghasilan kena pajak bagi individu yang memberikan sumbangan dalam bentuk zakat. Namun, pemerintah hanya memberikan fasilitas tersebut pada individu atau pribadi pemeluk agama Islam dan/atau wajib pajak badan yang dimiliki oleh umat Islam. Pemerintah juga mensyaratkan bahwa pemberian fasilitas itu berlaku bila wajib pajak memberikan zakatnya kepada badan amil zakat (BAZ) atau lembaga amil zakat (LAZ) yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

Tidak komprehensifnya pengaturan mengenai insentif pajak berupa pengurangan pajak bagi donatur mengakibatkan pemerintah sering mengambil tindakan ad-hoc dalam menetapkan kebijakan tersebut. Pemerintah lebih sering menetapkan kebijakan semacam ini, terutama pada saat terjadi bencana besar dan berskala nasional. Misalnya, pada saat penanganan bencana alam Tsunami di Aceh dan Nias pada akhir 2004. Menteri keuangan pada saat itu mengeluarkan peraturan No. 609/04 yang menyatakan bahwa donasi bagi bencana alam di Aceh dapat menjadi pengurang pajak penghasilan bagi para donaturnya. Walaupun demikian, paling tidak dari kebijakan tersebut dapat dilihat juga bahwa pemerintah sebenarnya menyadari bahwa insentif pajak bagi donatur adalah penting dan dapat meningkatkan gairah kedermawanan para donatur pribadi maupun perusahaan untuk semakin banyak menyumbang bagi sektor sosial.

Karakteristik Tata Kelola Keuangan Organisasi Nirlaba

Organisasi nirlaba memiliki karakteristik yang sangat berbeda dibandingkan dengan organisasi bisnis. Karakteristik khusus yang mendasari  perbedaan tersebut menurut PSAK 45 tentang pelaporan keuangan organisasi  keuangan nirlaba terutama terletak pada cara organisasi nirlaba memperoleh sumberdaya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Organisasi nirlaba memperoleh sumberdaya dari sumbangan para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau pengembalian manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumberdaya yang diberikan (Ikatan Akuntan Indonesia,2012). Dalam organisasi nirlaba, krakteristik khusus ini menimbulkan jenis transaksi, siklus operasi, pola pengelolaan keungan, perlakuan akutansi dan kebutuhan pelaporan keuangan yang berbeda dengan organisasi bisnis.

Pada organisasi nirlaba terdapat transaksi penerimaan sumbangan yang jarang atau bahkan tidak ada dalam entitas bisnis. Tahapan operasi pada organisasi nirlaba dimulai dari penerimaan dana dari penyumbang dan diakhiri dengan pelaksanaan program atau kegiatan, berbeda dengan entitas bisnis yang memiliki pola yang lebih menyerupai siklus atau perputaran bentuk uang. Misalnya untuk entitas bisnis yang bergerak di perdagangan, siklus operasi mereka adalah pembelian persediaan/pengakuan hutang –pembayaran hutang /uang  tunai –penjualan /pengakuan piutang – penagihan piutang /uang tunai masuk- pembelian persedian masuk-/pengakuan hutang baru, dst. Sedangkan, pada pola pengelolaan keuangan, organisasi nirlaba kebanyakan mengenal prosedur pemberian dan pertanggungjawaban uang muka sebagai prosedur keuangan utama dalam pelaksanaan program atau kegiatan.

Pada sisi akutansi, organisasi nirlaba secara umum mengambil kebijakan konservatif dengan memandang kontrak hibah dari lembaga donor sebagai ‘kontrak sosial’ yang walaupun kontrak hibah menyebutkan jumlah kesepakatan hibah tertentu, namun perlakuan akutansi hanya akan membukukan pendapatan pada saat benar-benar diterima dan sebesar jumlah penerimaan tersebut. Berbeda dengan entitas bisnis yang membukukan pendapatan pada saat kontrak diterima dengan jumlah sebesar nilai kontrak yang disepakati. Perlakuan ini menyebabkanorganisasi nirlaba harus menggunakan metode pencatatan berbasis kas yang memodifikasi (cash basis modified), dan bukannya basis aktual sepenuhnya layaknya entitas bisnis.

Akutansi organisasi nirlaba juga memisahkan aset menjadi beberapa kategori bedasarkan pembatasnya,yaitu aset dengan pembatasan temporer dan aset yang tidak dibatasi. Pemisahan ini sama sekali tidak dikenal di entitas bisnis, yang didasarkan pada pemahaman atas jenis karakteristik sumbangan yang diterima oleh organisasi nirlaba, serta menyebabkan organisasi nirlaba harus menyajikan laporan aktivitas keuangan (laporan yang merangkum pendapatan dan beban organisasi dalam periode tertentu atau disebut laporan laba-rugi pada entitas bisnis) dalam tiga jenis laporan yang tersanding.

Sedangkan pada aspek pelaporan keuangan, salah satu pengguna utama laporan keuangan organisasi nirlaba adalah para pembeli sumbangan itu sendiri. Para penyumbang membutuhkan informasi keuangan yang mampu mereka gunakan untuk memeriksa kembali berapa dana yang organisasi nirlaba terima dari penyumbang, berapa yang telah digunakan dan kesesuaian peruntukan atas penggunaan dana tersebut. Walaupun secara umum informasi keuangan yang dibutuhkan oleh masing-masing penyumbang adalah sama, namun pada praktiknya para penyumbang juga mensyaratkan format laporan tertentu yang bisa mereka gunakan untuk mengkonsolidasikan laporan keuangan penyumbang masing-masing. Malahan, pada banyak kasus, para penyumbang tidak hanya mensyaratkan format pelaporan keuangan tertentu, yang tentu saja persyaratan ini akan mempersulit kerja pembukuan organisasi nirlaba penerima hibah.

Standar pelaporan keuangan organisasi nirlaba di indonesia secara kelembagaan (bukan hanya per proyek ataupun perdonor) telah diatur khusus oleh Ikatan Akuntan Indonesia dengan diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba yang dihasilkan pada 23 Desember 1997 dan mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 januari 2000. Terbitnya PSAK 45 tersebut mengandung konsenkuensi penerapannya dalam proses penyusunan Laporan Keuangan bagi seluruh organisasi nirlaba di Indonesia.

Paparan singkat atas mencoba menjelaskan betapa khususnya karakteristik pengelolaan keuangan pada organisasi nirlaba di Indonesia. Lantas bagaimana caranya membangun akuntabilitas keuangan organisasi nirlaba? Akuntanbilitas Keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban yang harus dimaknai lebih dari sekadar proses pelaporan keuangan belaka. Akuntanbilitas Keuangan organisasi nirlaba akan sangat bersandar pada kekuatan system pengendalian internal dan kinerja pengelolaan keuangan organisasi, yang seharusnya dikembangkan secara spesifikasi sesuai dengan karakteristik khusus masing-masing organisasi nirlaba.

Disarikan dari buku: Akuntanbilitas, Penulis: Eko Komara, Hal: 18-20.

Pajak Bagi Yayasan dan Organisasi Nirlaba Lainnya

Di Indonesia juga banyak ditemukan yayasan dan organisasi nirlaba yang bersifat sosial. Apakah mereka juga harus membayar pajak, padahal tidak bersifat profit? Kita simak penjelasan berikut ini.

Memahami definisi Yayasan dibentuk berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004.Menurut undang-undang, Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

Hal-hal prinsip yang perlu dipahami tentang Yayasan adalah sebagai berikut

  • Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas pembina, pengurus, dan pengawas.
  • Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannnya dengan cara mendirikan badan usaha dan atau ikut serta dalam suatu badan usaha, dengan syarat sebagai berikut.
  1. Sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan.
  2. Bentuk usaha tempat investasi bersifat perspektif dengan ketentuan seluruh penyertaan tersebut paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh nilai kekayaan Yayasan.
  3. Anggota pembina, pengurus, dan pengawas Yayasan dilarang merangkap sebagai anggota direksi atau pengurus dan anggota dewan komisaris atau pengawas dari badan usaha.
  • Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada pembina, pengurus, dan pengawas.
  • Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan undang-undang, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada pembina, pengurus dan pengawas, kecuali:
  1. Bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina, dan pengawas.
  2. Melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh.
  • Kekayaan Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang. Selain itu kekayaan yayasan dapat diperoleh dari hal-hal berikut ini.
  1. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat.
  2. Wakaf.
  3. Hibah.
  4. Hibah wasiat.
  5. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan undang-undang, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada pembina, pengurus dan pengawas.

Aspek dan Teknis Perpajakan

Menurut UU PPh, Yayasan adalah subjek pajak. Yayasan menjadi wajib pajak jika menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak. Namun, meskipun tidak menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak, Yayasan tetap menjadi wajib pajak jika memenuhi kriteria sebagai pemotong pajak. Sebagai contoh, Yayasan bertindak sebagai pemotong PPh pasal 21 atas penghasilan berupa gaji, honorarium, upah, tunjangan yang dibayarkan kepada karyawan/peserta kegiatan/pihak lain. Secara umum pelaksanaan hak dan kewajiban Yayasan sama dengan bentuk usaha lain, kecuali hal-hal khusus yang diatur tersendiri. Hal umum yang perlu diperhatikan yayasan dan organisasi nirlaba adalah sebagai berikut.

  • Mendaftar sebagai wajib pajak dan memberikan penjelasan tentang tujuan, kegiatan utama, karakteristik yayasan. Hal ini untuk memastikan jenis pajak yang menjadi kewajiban kita.
  • Melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Ketentuan ini dijalankan apabila usaha pokoknya melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak sesuai UU PPN.
  • Menyelenggarakan pembukuan sesuai kaidah pembukuan yang berlaku. Dalam menghitung penghasilan netto diperkenankan mengurangkan biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan usaha (perhatikan pasal 6 ayat 1 dan pasal 9 ayat 1 UU PPh). Penyusutan/amortisasi juga bisa menjadi faktor pengurang (perhatikan pasal 11 dan 11A UU PPh).
  • Yayasan atau organisasi nirlaba tidak serta merta dapat menikmati berbagai fasilitas pengecualian oleh undang-undang perpajakn jika tidak memenuhi kriteria. Sebagai contoh, sebuah “Yayasan” yang tidak mengindahkan undang-undang tentang Yayasan tentu saja berdampak bahwa “Yayasan” menjadi sekadar nama bukan sebagai bentuk usaha dan diperlakukan sebagaimana perusahaan pada umumnya.
  • PBB tidak dikenakan terhadap objek pajak yang digunakan untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, serta yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.

Hal-hal Khusus yang Perlu Diperhatikan oleh Yayasan

  • Bidang pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan.
  1. Sisa lebih yang diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang ditanamkan kembali dalam bentuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan atau penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan bersifat terbuka kepada pihak manapun dan telah mendapat pengesahan dari instansi yang membidanginya, dalam jangka waktu paling lama empat (4) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan.
  2. Badan atau lembaga nirlaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana fisik sederhana dan rencana biaya pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar dengan tindasan kepada instansi yang membidanginya.
  3. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud angka 2 disampaikan bersamaan dengan penyampaian SPT tahunan tahun pajak diperolehnya sisa lebih tersebut atau paling lama sebelum pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan atau penelitian dan pengembangan dimulai, dalam jangka waktu empat (4) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut.
  4. Apabila nyata-nyata nirlaba, atas harta hibah, bantuan, atau sumbangan yang diterima bukan merupakan objek PPh, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
  • Badan sosial termasuk Yayasan dan Koperasi yang kegiatannya semata-mata menyelenggarakan kegiatan berikut ini.
  1. Pemeliharaan kesehatan.
  2. Pemeliharaan orang lanjut usia (panti jompo).
  3. Pemeliharaan anak yatim piatu, anak atau orang terlantar, dan anak atau orang cacat.
  4. Santunan dan atau pertolongan kepada korban bencana alam, kecelakaan, dan sejenisnya.
  5. Pemberian beasiswa.
  6. Pelestarian lingkungan hidup.
  7. Kegiatan sosial lainnya, yang tidak mencari keuntungan.

Atas harta hibah, bantuan, atau sumbangan yang diterima bukan merupakan objek PPh, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Akuntabilitas Keuangan Pengendalian Internal dan Pengelolaan Keuangan Organisasi Nirlaba

Organisasi nirlaba memiliki karakteristik khusus. Karakteristik khusus ini menimbulkan model tata kelola keuangan yang khusus pula. Akuntabilitas keuangan organisasi nirlaba akan bersandar pada kekuatan sistem pengendalian internal dan kinerja pengelolaan keuangan organisasi, yang harus dikembangakan secara spesifik sesuai dengan karakteristik khusus organisasi nirlaba. Penaksiran resiko dan penentuan aktivitas pengendalian akan menjadi kunci utama bagi pengembangan sebuah sistem pengendalian internal. Selain itu, akuntabilitas keuangan organisasi nirlaba juga akan sangat ditentukan oleh beberapa faktor pendukung kinerja pengolahan yang lain, yaitu sumber daya manusia, infraksturktur dan perangkat pengelolaan keuangan. Keseluruhan elemen Akuntabilitas keuangan organisasi nirlaba tersebut harus dipahami dan dikembangkan secara sistematis, sebagai salah satu upaya mempertahankan keberlanjutan organisasi dan pada akhirnya, sebagai bagian dari upaya memperkuat posisi dan peran masyarakat sipil di indonesia. Tulisan ini dikembangkan berbasis pemetaan terbatas.

“kajian atau kapasitas pengelolaan keuangan organisasi nirlaba di Indonesia”

Yang dilakukan yayasan penabulu atas dukungan HIVOS RO SEA pada akhir semester akhir tahun 2012 yang lalu. Hasil dari riset  yang melibatkan 83 LSM responden di Indonesia tersebut disajikan secara ringkas pada akhir tulisan, lebih sebagai validasi atau narasi tantangan aktual akuntabilitas keuangan organisasi nirlaba di Indonesia yang diuraikan pada bagian sebelumnya.

Disarikan dari buku: Akuntabilitas, Penulis: Eko Komara, Hal: 17-18.